KabarPublik- Balaikota
Dalam membuka Forum Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono kembali mengingatkan, reformasi birokrasi bukan sekedar semboyan.
"Kita memang perlu reformasi birokrasi, itu bukan hanya sekedar semboyan. Reformasi birokrasi tahap demi tahap terus dilakukan agar lebih baik lagi dan tidak stagnasi,” tandas Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono saat membuka Forum Renja Setda Kota Depok di Ruang Edelweis Balaikota Depok, Senin (27/02/2023).
Forum Renja 2024 Sekretariat Daerah Kota Depok mengambil tema Peningkatan Pelayanan Sekretariat Daerah Melalui Penataan Tata Laksana.
Pada kesempatan tersebut Wakil Walikota Depok memberikan arahan bahwa reformasi birokrasi perlu dilaksanakan dan dibutuhkan termasuk di seluruh elemen dari kehidupan.
Di kegiatan forun Renja Setda bertepatan dengan hari ulang tahun Sekda Kota Depok, Supian Suri, Senin (27/2/23).
“Renja Setda kali ini saya harap nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah BB. Targetnya dari 76,1 kita melampaui target yaitu 76,55, masih jarang pemerintah daerah nilainya BB apalagi yang ke A. Semoga tahun depan Depok bisa mengejar nilai A dengan kinerja yang kita lakukan tahun ini,” terang Imam.
Lanjut, Wakil Walikota mengatakan, salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengubah reformasi birokrasi yaitu melalui penyaringan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena di Kota Depok masih memerlukan banyak sumber daya manusia (SDM) dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Selain melakukan intensifikasi tetapi juga ekstensifikasi dalam arti bahwa pembuatan sistem yang berbasis aplikasi yang pelayanannya memudahkan dan mempercepat pelayanan yang ada,” kata Imam.
Dia berharap, pada tahun 2024 nantinya bukan hanya sekedar melayani, lebih jauh dari itu bisa melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Dengan anggaran yang kecil namun bisa menyelesaikan persoalan infrastruktur yang ada di Kota Depok. Apapun terkait dengan SDM kita dapat berkolaborasi dengan akademisi serta universitas yang ada disini. Anggaran bisa berbasis kolaborasi sehingga sistem harus dibuat secara kolaborasi,” ucap Imam.
Wakil Walikota mengatakan, salah satu program di Sekretariat Daerah yakni pemberian dana insentif kepada pembimbing rohani (bimroh) akan terus diperbanyak.
“Saya berharap, ke depan sebanyak 2.500 Bimroh yang ada di Kota Depok mendapat bantuan insentif dari Pemkot,” tuturnya
“Kalau ada yang bilang Depok intoleransi, itu tidak benar, karena kami ingin semua mendapatkan hak yang sama. Mulai dari Bimroh, izin mendirikan rumah ibadah, lalu juga termasuk bansos hibah untuk rumah-rumah ibadah,” tandasnya.(jaya)
.jpg)
0 Comments