Jika Panitia Pungut Uang Pendaftaran Pilket LPM, Hakim Siregar: Laporkan...Akan Ditindak Tegas

KabarPublik- Cipayung 

Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Depok, MN Hakim Siregar meminta warga agar melaporkan bila ditemukan panitia pemilihan calon ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Pilket LPM) memungut atau meminta uang pendaftaran kepada calon peserta Pilket LPM di kelurahan masing-masing.

Didalam kegiatan pembinaan RT, RW dan LPM Kelurahan Cipayung, Kabag Pemerintahan Pemkot Depok, MN Hakim Siregar meminta warga segera melaporkan bila panitia Pilket LPM memungut atau menetapkan biaya pendaftaran bagi calon peserta Pilket LPM, Kamis (24/11/22).

"Tolong segera dilaporkan dan akan kami tindak tegas jika ada panitia Pilket LPM meminta atau memungut dan menentukan biaya pendaftaran kepada peserta Pilket LPM di wilayahnya," tegas Hakim menanggapi isue pungutan uang pendaftaran yang disampai seorang peserta kegiatan Pembinaan RT,RW dan LPM Kelurahan Cipayung di kantor kelurahan setempat, Kamis (24/11/22). 

Didalam kegiatan pembinaan RT,RW dan LPM Kelurahan Cipayung,  Ketua RT 03/RW 09, Usman Effendi mengungkap beredar kabar bila ingin ikut sebagai peserta Pilket LPM harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp7 juta.

Ketua RT 03/RW 09, Usman Effendi mengungkapkan beredar kabar bila ingin ikut sebagai peserta Pilket LPM harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp7 juta didalam kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM Kelurahan Cipayung di kantor kelurahan setempat, Kamis (24/11/22).

"Katanya semua ditanggung APBD, tapi santer di masyarakat uang pendaftarannya sampai Rp 7 juta, gimana warga bisa ikut kalo untuk pendaftaran katanya harus bayar sampai Rp 7 juta, apalagi dalam situasi susah sekarang ini," kata Usman.

Menanggapi hal itu, Hakim menjelaskan, Pemkot Depok telah menyediakan anggaran penyelenggaraan pemilihan calon ketua LPM se Kota Depok.

Pemkot Depok menyediakan anggaran, menurut dia, demi menjaga netralitas dan situasi dan kondisi Pilket LPM serentak se Kota Depok kondusif.

"Pilket LPM serentak se Depok pada tanggal 27  November nanti yang untuk pertama kali dilaksanakan Pemkot Depok, dan mungkin juga pertama di Indonesia," tandas Hakim.

Untuk suksesnya penyelenggaraan tersebut, Hakim meminta, warga Kota Depok mendukung dan menyukseskan Pilket LPM serentak di 63 wilayah kelurahan se Kota Depok.

"Ayo marilah warga Depok mendukung dan sukseskan Pilket LPM serentak, janganlah mencederai dengan hal-hal yang tidak terpuji," tegas Hakim.

Didalam pembinaan RT, RW dan LPM, para peserta mengkritik Pemkot Depok yang langsung menerapkan Perwal baru tanpa lebih dahulu mensosialisasikan kepada masyarakat.

"Kami meminta Pemkot Depok agar tidak langsung memberlakukan suatu persturan yang dibuat berkaitan dengan masyarakat, tetapi masyarakat tidak diberikan masuk-masukan, tau-tau Perwal barunya sudah diberlakukan kepada masyarakat," kritik pengurus RT diamini peserta lain. ( jaya).