Alokasi Proyek ABT 2020 di UPT 2 Tidak Merata

 KabarPublik-Depok

Pengalokasian sedikitnya 90 paket proyek pengadaan langsung (PL) APBD Perubahan Kota Depok tahun 2020 diketahui tidak merata di semua kelurahan di wilayah kerja 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (UPT PUPR) Kota Depok. 

                Kantor UPT 2 PUPR Depok

Dari pantauan kabarpublik.co.id beberapa hari ini di sejumlah kelurahan dari Kecamatan Beji,  Kecamatan Sukmajaya,  Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung yang masuk wilayah kerja UPT. 2, ternyata dalam pengalokasi proyek-proyek PL ABT bernilai anggaran dibawah Rp200 juta/ paket tidak merata di semua wilayah  kelurahan. Ada kelurahan yang hanya mendapat satu atau dua paket pekerjaan,  tapi ada pula kelurahan yang kebagian 5-8 paket proyek. Bahkan,  ada sejumlah kelurahan tidak kebagian sama sekali. 

Pengalokasian paket proyek khusus di lingkungan permukiman yang diduga tidak proporsional ini menimbulkan kecemburuan sosial. 

"Kok wilayah kami tidak kebagian,  ini tidak adil. Giliran pajak bumi bangunan kita harus bayar tanpa dibeda-bedakan seperti pembangunan,  gimana sih," keluh warga di wilayah Beji. 

Menanggapi pembagian paket proyek yang tidak merata dan bahkan ada kelurahan yang tidak kebagian,  Kepala UPT Jalan Lingkungan dan Draenase wilayah 2, Dea Akhmadin menjelaskan, mekanisme kegiatan APBD-P di Pemkot Depok sesuai usulan dari Pokok pikiran (pokir)  di TAPD. "Dinas PUPR termasuk UPT hanya melaksanakan hasil usulan Pokok Pikiran," kata Dea via whatsapp kepada kabarpublik.co.id, Senin (7/12/20).

Dea mengaku,  dalam APBD perubahan 2020 ini wilayah kerja UPT 2 yang dipimpinnya hanya menerima 90 paket proyek. "Hanya 90 paket," kata Dea tidak menyebutkan nilai anggaran untuk 90 paket tersebut. 

Secara terpisah sejumlah pebgurus LPM mengonfirmasikan terkait pengalokasian paket proyek Pokir. 

Sekretaris LPM Kelurahan Pancoran Mas (Panmas), Agus Salim mengaku,  di wilayah Panmas kebagian sekitar delapan paket proyek."Ada 8 bang jay," kata Agus via whatsapp. 

Dari delapan paket yang diperoleh,  menurut mantan wartawan itu,  saat ini sudah dan tengah dikerjakan kontraktor. 

"Yg sdh selesai di kerjakan 3 yg sedang berjalan 5. Rata2 baik lumayan memuaskan," puji Agus. 

Di wilayah Kelurahan Depok sepertibya lebih banyak memperoleh alokasi protek ABT Pokir dari UPT. 2.

Ketus LPM Depok, Haryanto mengaku wilayahnya mendapat jatah sebanyak 17 paket." Ada 17 paket. Ada beberapa sdh dilaksanakan," ujar Haryanto.

Namun tidak demikian hal dengan Kelurahan Pondok Cina (Pocin), Kecamatan Beji dan Kelurahan Abadijaya,  Kecamatan Sukmajaya harus puas masing-masing hanya mendapat satu paket. 

"ABT pondokcina akhir tahun ini 1 kegiatan bang.Drainase Jl.Kurma Rw.09 dng anggaran kurang lbh 125 jt an. Pekerjaan msh berjalaan," ujar H Munir,  Ketua LPM Kelurahan Pondok Cina. 

"Untuk abt tahun ini upt satu titik pak: Pekerjaan saluran drainase. Lokasi jl. Maliki 2 rt 04/02, sedang dikerjakan sekarang," kata Antoni,  Ketua LPM Abadijaya. 

Sementara itu,  Ketua LPM Beji Timur,  Mono menuturkan, untuk tahun 2020 kegiatan infrastruktur hanya 1 (satu)  ruas jalan yang dikerjakan, itupun nilainya dbawah Rp50jt.

Dan tiba-tiba sebulan yang lalu, ada ruas jalan (Jl. Kober Sawah RT 04/04) yang di hotmix dikerjakan oleh dinas PUPR."Info daari petugss PUPR bahwa itu dikerjakan atas usulan proposal dari warga yang ane tidak ikut tanda tangan," ungkap Mono. 

Selnjutnya tidak ada lagi kegiatan infrastruktur karena 1,740M dananya dialihkan untuk Covid 19."Proses pengalihan anggaran ane juga ga tanda tangan," ujar Mono.

Di wilayah Kelurahan Bojong Pondok Terong (Boponter),  Kecamatan Cipayung juga tidak kebagian proyek tahun ini." Thn ini ga ada kegiatan bg karna anggarannya buat kopit," ucap Afrizal,  ketua lpm Boponter.  (jaya)