Pemkot Depok Ingin Menurunkan Angka Kemiskinan di Tahun Ini

KabarPublik-Cimanggis
Pemkot Depok berkeinginan menekan lagi angka kemiskinan hingga dibawah 2,07% pada tahun ini.

Wakil Walikota Depok,  Pradi Supriatna memberikan pengarahan dan membuka resmi Renja Dinas Sosial Kota Depok. 

Wakil Walikota Depok,  Pradi Supriatna mengatakan,  berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Depok berada di urutan ketiga terendah angka kemiskinan secara nasional." Alhamdulillah.. bukam kata kami,  tetapi data BPS. Bukan tingkat provinsi Jawa Barat,  akan tetapi tingkat nasional," ungkap Pradi kepada wartawan
seusai membuka Forum Remcana Kerja (Renja)  Dinas Sosial Kota Depok di Wisma Hijau, Cimanggis,  Rabu (26/2/20).
Merujuk data BPS, Pradi menjelaskan, pada tahun 2018 angka memiskinan di Depok tercatat 2,14%, namun turun menjadi 2,07% pada tahun 2019.
"Keinginan kita tahun ini bisa turun lagi, setidaknya bisa bertahan diangka sekarang ini," kata Pradi.
Selain itu angka pertumbuhan urban di Depok tercatat 1,3%, sementara tingkat nasional sebesar 1,6%.
"Ini berarti Depok sekarang menjadi kota garapan bagi para urban,  karena Depok dianggap kota yang menjanjikan bagi mereka," tutur Pradi.
Keberhasilan semua ini,  dia mengakui,  bukan hanya kerja Pemkot Depok saja, tapi juga semua pihak.
"Alhamdulillah  kita bersyukur berada di peringkat ketiga tingkat nasional tidak gampang  walau demikian kami belum melayani semuanya," ujarnya.
Sementara itu,  Kadis Sosial Kota Depok,  Usman Haliyanah mengatakan,  sesungguhnya data kemiskinan itu perlu diverfikasi kembali. Sebab keluarga yang sudah terdata dan memperoleh bantuan dari pemerintah tidak harus selamanya menerima bantuan,  akan tetapi seharusnya sudah keluar.
Sebab kemungkinan saja ada keluarga miskin lain yang belum terdata dan membutuhkan bantuan pemerintah." Jadi perlu diverifikasi lagi data kemiskinan du Kota Depok," ujar Usman.
Mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), menurut Usman,  terbagi dalam 26 jenis,  termasuk diantaranya keluarga miskin.
"Sebaik-baiknya pembinaan PMKS itu kan di keluarga, bukan di panti-panti," kata Usman kepada kabarpublik.co.id dan koransatu sebelum dimulainya acara forum Renja Dinsos Depok di ruang transit Wisma Hijau.
Apabila PMKS tidak memiliki keluarganta di Depok,  menurut Usman,  pihaknya akan menitipkan ke panti-panti sosial milik provinsi Jawa Barat dan atau di DKI Jakarta karena Depok berdekatan denha Jakarta.
' Kami juga titipkan di 35 panti milik masyarakat di Depok,  yang dibawa binaan dinas sosial dan kementerian sosial," paparnya.
Sementara itu,  Asisten Pemerintshan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Depik,  Sri Utomo menjelaskan,  sesuai SPM kabupaten/kotamadya tidak berkewajiban membangun panti sosial karena hal itu kewenangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
"Jadi keliru kalau kabupaten/ kotamadya harus menyediakan atau membangun panti-panti sosial," jelas Sri Utomo. (jaya)