LPM dan Tokoh Masyarakat di Beji Minta Pemerintah Evaluasi Vendor Yang Tidak Profesional

KabarPublik-Beji
Demi keamanan dan kelancaran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  dan tokoh masyarakat  (Tomas) di Kecamatan Beji,  Kota Depok meminta Kementerian Sosial (Kemensos) agar segera mengevaluasi vendor-vendor tidak profesional yang menangani penyaluran bantuan sosial (bansos) paket sembako Presiden Jokowi untuk warga Depok terdampak Covid19.

H Munir

Tokoh masyarakat Beji yang juga Ketua LPM Kelurahan Pondokcina (Pocin), Haji Munir dan Ketua Forum Komunikasi (FK)  LPM Kecamatan Beji,  Nano merasa prihatin terhadap kinerja vendor yang tidak profesional, sehingga berakibat ribuan keluarga penerima manfaat (KPM)  di empat kelurahan di wilayah Beji hingga hari Minggu (17/5/20) belum juga meneriman bansos sembako dari Presiden Jokowi.

Nano

Kedua tokoh sentra wilayah Beji ini mengaku,  warga dari empat kelurahan tidak hanya bertanya soal kenapa mereka belum menerima bansos presiden,  namun warga juga memberikan cemohan dan hujatan kepada aparat,  Satgas dan staf  kelurahan dan kecamatan bekerja tidak becus.
Padahal mereka sudah bekerja maksimal tanpa pedulikan rasa capek dan kesehatan serta keselamatan diri, tanpa panrih siang dan malam ditengah pandemi Covid19 dan bulan Ramadhan.
Akan tetapi terus dihujat,  padahal masalahnya karena tidak profesionalnya vendor dalam penyaluran bansos sembako dari presiden ke masyarakat.
"Untuk itu kami minta semua pihak terkait segera mengevaluasi kembali vendor-vendor yang tidak profesional agar ditahap berikutnya kami bisa mengawal penyaluran bansos presiden berjalan aman,  lancar dan kondusif sampai ke masyarakat tepat waktu,"  tegas Munir kepada kabarpublik.co.id, Minggu (17/5/20).
Tokoh sentral berdarah asli Beji ini merasa heran,  vendor yang tidak profesional bisa diakomodasi dan dipercayakan menangani penyaluran bansos presiden yang merupakan tugas negara untuk membantu meringankan penderitaan warga akibat pandemi Covid19.
"Bansos sembako dari Presiden Jokowi ini kan tugas negara untuk membantu meringankan penderitaan rakyat, kok dianggap seperti main-main. Saya minta vendornya dievaluasi instansi terkait," ujarnya.
Hal yang senada juga disampaikan Ketua FK LPM Kecamatan Beji, Nano.
Menurut Nano,  sesungguhnya  masalah itu tidak perlu terjadi apabila vendor tahu tugas,  pokok dan fungsinya yang dipercayakan negara untuk menangani bansos sembako presiden.
"Sesungguhnya ini kan pekerjaan mulia yang diamanatkan negara dan pemerintah,  vendor seharusnya menjaga dan melaksanakan kewajibannya dengan penuh rasa tanggungjawab. Bukan malah sebaliknya, " tegas Nano.
Satgas Covid19 dan LPM,  menurut dua tokoh ini,  sesungguhnya bisa menjadi pendamping vendor untuk berkoordinasi dan berkonsultasi demi kelancaran,  keamanan dan ketertiban bagi vendor.
"Bagi vendor yang profesional selalu berkoordinasi,  komunikasi dan informasi dengan Satgas dan LPM,  tapi sebaliknya vendor yang tidak profesional kalo ga tidak ditanya ga mau menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakannya, warga tahunya Satgas dan LPM," kata Munir diamini Nano.
Kedua tokoh itu prihatin,  ada kelurahan yang menolak pengiriman bansos karena  vendor tidak melengkapi dokumen pengiriman barang,  surat jalan,  berita acara saat pengiriman  barang ke kantor kelurahan. (jaya)